Penerbang Drone Harus Tahu Betul Hukum Menerbangkan Drone di Indonesia

0

Pesawat udara nirawak, atau biasa disebut dengan drone sekarang ini sudah sering digunakan oleh banyak kalangan. Mulai dari instansi Negara, profesional, bahkan masyarakat umum dapat menggunakan drone sebagai penunjang aktivitas kerja mereka.

Namun, apakah kamu sudah benar-benar mengetahui tentang hukum maupun aturan yang berlaku terkait penggunaan drone yang benar? Karena teknologi ini merupakan alat di mana masyarakat sipil sekalipun dapat melakukan berbagai hal dari jarak jauh.

Bagaimana bila drone yang seharusnya digunakan untuk memotret atau merekam video dialih fungsikan untuk hal lain yang bisa berbahaya?

Belum lagi bila terjadi kecelakaan yang dapat merusak property atau membuat orang lain terluka, bagaimana konsekuensinya?

Oleh karena itu, penting rasanya bagi para penerbang drone untuk mengetahui dengan baik terkait hukum menerbangkan drone yang berlaku di Indonesia.

Hukum Menerbangkan Drone di Indonesia

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia, telah diatur mengenai hukum menerbangkan drone di Indonesia.

Dalam PM 90 ini hanya mengatur tentang larangan kawasan mana saja drone tidak boleh digunakan. Jadi, drone atau pesawat udara tanpa awak dilarang penggunaannya pada kawasan dan ruang udara sebagai berikut:

– Kawasan Udara Terlarang atau disebut juga Prohibited Area, yaitu area udara tertentu di atas daratan dan juga perairan, dengan larangan yang sifatnya permanen (tetap) serta menyeluruh untuk semua pesawat udara.

– Kawasan Udara Terbatas atau disebut juga Restricted Area, yaitu suatu area udara tertentu di atas daratan dan juga perairan dengan larangan bersifat tidak tetap dan hanya boleh digunakan untuk operasi penerbangan Negara dan pada saat tidak digunakan, kawasan ini diperbolehkan untuk penerbangan sipil.

– KKOP, merupakan area udara di sekitar Bandara yang dipakai untuk operasional penerbangan dalam rangka keselamatan penerbangan.

– Controlled Airspace, yaitu Area udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan.

– Uncontrolled Airspace pada ketinggian lebih dari 500 feet / 150 meter. Kawasan ini adalah area udara yang diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan.

Untuk Uncontrolled Airspace terdapat pengecualian, bahwa drone boleh diterbangkan pada ketinggian lebih dari 500 feet / 150 meter dengan izin yang diberikan oleh Dirjen Perhubungan Udara.

Aturan Khusus untuk Drone yang Dilengkapi Kamera

Drone yang dilengkapi kamera dikenai aturan khusus, antara lain sebagai berikut:

– Larangan terbang untuk Drone yang dilengkapi kamera dengan jarak 500 meter dari batas terluar dari suatu prohibited area, atau restricted area.

– Drone yang digunakan untuk kepentingan profesional seperti pemotretan, perfilman, dan pemetaan, harus berizin dari pihak berwenang dan Pemerintah Daerah di wilayah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut.

Dari aturan tersebut cukup jelas bahwa drone yang dipasangi kamera mengharuskan kewajiban tambahan sebagaimana disebutkan pada aturan di atas. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam hal ini adalah Gubernur, Bupati/Walikota, maupun perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana terhadap pihak ataupun orang yang melanggar aturan menerbangkan drone di Indonesia dapat merujuk pada Undang-undang Penerbangan, Pasal 410 s/d Pasal 443.

Akan tetapi, banyak kalangan menilai bahwa ketentuan pidana di atas belum dapat mencakup semua dampak penggunaan drone yang bisa saja terjadi secara kasuistik.

Misalnya jika drone yang diterbangkan seseorang menyebabkan kerusakan pada properti ataupun benda milik pihak lain, yang mana belum ada aturan yang jelas mengenai kasus ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here